Nama
: MARSINTA ULI
Npm
: 13020017
INDONESIA
1800-1850
A. Indonesia
pada akhir abad ke-18 dan permulaan abad ke-19
1. Hapusnya
kekuasaan VOC di Indonesia dan peta politik akhir abad ke-18 dan awal abad
ke-19
Pada pertengahan abad
ke-18 VOC mengalami kemunduran karena beberapa sebab sehingga dibubarkan :
a. Banyaknya
pegawai VOC yang curang dan korupsi
b. Banyaknya
pengeluaran untuk biaya peperangan, contoh ; peperangan melawan Hasanuddin dari
Gowa
c. Banyaknya
gaji yang harus dibayar karena kekuasaan yang luas membutuhkan pegawai yang
banyak
d. Pembayaran
devident (keuntungan) bagi pemegang saham turut memberatkan setelah pepasukan
VOC kekurangan.
e. Bertambagnya
saingan dagang di asia terutama inggris dan prancis
f. Perubahan
politik dibelanda dengan berdirinya Republik Bataaf 1795 yang demokratis dan
liberal menganjurkan berdagang bebas .
Berdasarkan alasan diatas VOC dan
kekuasaanya dihapuskan pada tanggal 31 desember 1799 dengan hutang 136,7 juta
gulden dan kekayaan yang ditinggalkan berupa kantor dagang, gudang, benteng,
kapal serta daerah kekuasaan di indonesia.[1]
Setelah
VOC dihapuskan pada akhir abad ke 18 dan setelah kekuasaan Britania yang pendek
dibawah Thomas stamford Raffles, pemerintah belanda mengambil alih kepemilikan
VOC pada tahun 1816. Sebuah pemberontakan dijawa berhasil ditumpaskan dalam
perang diponegoro pada tahun 1825-1830. Setelah tahun 1830 sistem tanam paksa mulai
diterapkan. [2]
Pada dasarnya sistem tanam paksa ini,
yang selama zaman belanda terkenal dengan nama Cultuurstelsel berarti
pemulihan sistem exploatasi berupa
penyerahan-penyerahan wajib yang pernah dipraktekkan oleh VOC dahulu. Dalam
sistem ini, para penduduk dipaksa menanam tanaman-tanaman perdagangan untuk
diexport ke pasar dunia. Pada saat itu seperti teh, kopi, dll. Sistem ini
membawa kekayaan besar kepada para pelaksanaannya baik yang belanda maupun yang indonesia. [3]
Dengan diperkenalkannya tanaman-tanaman
ekspor ini maka masyarakat dapat mengetahui tanaman apa saja yang bernilai jual
tinggi dipasaran internasional. Dengan bertambahnya pengetahuan masyarakat
tradisional tentang tanaman eksport, maka tentunya etos kerja masyarakat akan
mengalami peningkatan. Belanda menyuruh rakyat untuk menanam tanaman dagang
yang bernilai jual untuk di ekspor belanda. Dengan ini rakyat mulai mengenal
tanaman ekspor, diperkenalkanya mata uang secara besar-besaran sampai lapisan
terbawah masyarakat jawa. Perluasan jaringan jalan raya. Meskipun tujuannya
bukan menaikkan taraf hidup masyarakat indonesia melainkan guna kepentingan
pemerintah belanda sendiri, tetapi hal ini menciptakan kegiatan ekonomi baru
orang jawa dan memungkinkan pergerakan penduduk desa masuk kedalam berbagai
kegiatan yang berkaitan denagan uang.
Penentangan tanam paksa juga tidak dapat
dielakkan, terbukti para tokoh-tokoh yang mempunyai kepentinga tersendiri juga
menentang sistem tanam paksa dan memperkarakan keuntungan yang didapat oleh
pihak belanda. Dengan melihat angka keuntungan pemerintah belanda maka dapat
dikatakan bahwa sistem tanam paksa mampu membangkitkan perekonomian belanda.
Maka pada pertengahan abad ke 19 golongan liberal pada pemerintah belanda
menyerukan untuk menghapus sistem tanam paksa di indonesia dan menggantikannya dengan
modal swasta dan kerja bebas. Dalam tahun-tahun 1860-an desakan itu menjadi
kuat. Perubahan nyata muncul ketika pemerintah konservatif yang mendukung
sistem tanam paksa jatuh pada tahun 1860. Pemerintah baru yang dibentuk oleh
kaum liberan sejak 1962 mulai mengadakan perubahan mendasar sehingga menjelang
abad ke-20 seluruh sistem lenyap.
Pada tahun 1901pihak belanda mengadopsi
apa yang mereka sebut politik etis (bahasa belanda; ethische politiek), yang
termasuk ivestasi yang lebih besar dalam pendidikan bagi orang-orang pribumi,
dan sedikit perubahan politik. Dibawah gubernur jendral Jbvan Heutsz pemerintah
hindia-belanda memperpanjang kekuasaan kolonial secara langsung di sepanjang
hindia-belanda, dan dengan itu mendirikan fondasi bagi negara indonesia saat
ini.
2. Pandangan-pandangan
belanda tentang sistem pengelolaan daerah koloni (konservativ dan liberal)
Parlemen
Belanda yang terdiri dari golongan konservatif dan golongan liberal memiliki
pandangan yang berbeda dalam situasi ini. Golongan konservatif menganggap bahwa
eksploitasi yang dijalankan ditanah kolonisudah sesuai dengan tuntunan situasi,
sementara sistem eksploitasi yang dikonsepkan oleh golongan liberal belum
sepenuhnya meyakinkan pemerintah. Golongan liberal sendiri terdapat dua
pendapat yaitu yang amsih mempertahankan prinsip liberal seperti kebebasan
berusaha dan campur tangan yang minimal dari pemerintahan dan gol[4]ongan
libaral yang menekankan pada prinsip humaniter dan menginterprestasikan prinsip
liberal sebagai prinsip bemberi keadilan dan perlindungan bagi semua
kepentingan. Dalam kondisi perpecahan di golongan liberal, pihak konservatif
akhirnya bisa menyakinkan pemerintah bahwa sistem kompeni terbukti dapat
dilaksanakan didaerah jajahan dan lebih efektif sementara sistem liberal tidak
dapat dilaksanakan dinegeri jajahan karena tidak sesuai dengan kondisi ekonomi
lokal. Dengan kalahnya golongan liberal maka pembangunan ekonomi cultuurstelsel
pemerintah kolonial belanda dimulai.
Daftar pustaka
Kartodirdjo,sartono,1999.
Sejarah pergerakan nasional.jakarta : gramedia.
Kartodidjo,
m.joened,1975. Sejarah nasional indonesia lv. Balai pustaka.
R.Z.
leirissa.2012.sejarah perekonomian indonesia. Yogyakarta : Ombak
Tidak ada komentar:
Posting Komentar